bab 3

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan expost facto, dimana peneliti melakukan kajian mengenai pengaruh kemampuan mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer (X) sebagai variabel bebas, terhadap hasil belajar (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dengan cara mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wangi-wangi Kab Wakatobi. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yaitu Januari sampai dengan februari 2014 C. Populasi dan Sampel 1. Populasi Iqbal Hasan ( 2009:58) “Populasi adalah totalitas dari semua objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya”. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Wangi-wangi Kab Wakatobi. 2. Sampel Iqbal hasan ( 2009:58) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas,dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi”. yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yaitu siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Wangi-wangi Kab Wakatobi. D. Variabel Penelitian Suharsimi Arikunto,(2002:96) Variabel adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik suatu penelitian Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel. yaitu: 1. kemampuan mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer (X), sebagai variable bebas. dan 2. hasil belajar (Y) sebagai variable terikat. E. Devinisi Operasional Variabel Variabel adalah gejala yang menjadi penelitian atau apa saja yang menjadi perhatian penelitian, yaitu : a. Variabel bebas (X) Sugiyono, (2002:21) Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit computer yang meliputi: Pengenalan komponen perangkat keras computer, Pengetahuan tentang gejala kerusakan pada perangkat lunak computer, Pengetahuan tentang gejala kerusakan pada perangkat keras computer. Variable bebas tersebut di ukur dengan menggunakan angket. b. Variabel terikat (Y) Sugiyono, (2002:21) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK N. 1 Wangi-Wangi. F. Teknik Pengumpulan Data 1. Metode Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto (1998:132), “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari pegawai tata usaha SMK Negeri 1 wangi-wangi untuk data nama siswa dan nomor induk siswa, nilai semester diperoleh dari guru bidang studi , X TKJ SMK N. 1 Wangi-Wangi 2. Metode Angket ( Kuesioner ) Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui ( Suharsimi Arikunto,1998:140). ). Dalam penelitian ini digunakan bentuk angket tertutup, yaitu angket yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain ( Masri Singarimbun, 1989 : 177 ). Dalam artian pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti, dapat berbentuk ‘ya’ atau ‘tidak’, dan dapat pula berbentuk sejumlah alternatif atau pilihan ganda. Apabila jawaban terlebih dahulu ditentukan pilihannya, maka tertutuplah kesempatan bagi responden untuk menggunakan jawaban lain menurut keinginan sendiri. Bertujuan untuk mengukur pengetahuan tentang gejala kerusakan pada perangkat keras computer terhadap hasil siswa dengan menggunakan metode Likert’s Summated Rating (LSR). Metode ini merupakan penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 3. Validitas dan Reliabilitas Penelitian a. Validitas Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:144). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Korelasi Product Moment dengan Angka Kasar. Rumus Korelasi Product Moment dengan Angka Kasar adalah sebagai berikut: rxy = ……………….( 1) (Suharsimi Arikunto, 2002: 146) Keterangan: rxy : Koefisien korelasi antara x dan y ΣX : Jumlah skor total butir item dari variabel x ΣY : Jumlah skor total butir item dari variabel y ΣX2 : Jumlah Kuadrat skor butir item x ΣY2 : Jumlah Kuadrat skor butir item y N : Jumlah sampel Proses uji validitas menggunakan bantuan program SPSS for windows. Kriteria validitas instrumen penelitian adalah apabila harga rhitung lebih besar dar ipada rtabel, maka instrumen dianggap valid b. Reliabilitas Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002: 154). Untuk pengujian ini menggunakan metode pengujian reliabilitas Alpha Cronbach, dengan bantuan program SPSS for windows. Rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas instrument dengan menggunakan Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: (Arikunto, 2002: 173) Keterangan = Reliabilitas yang dicari = Banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal = Jumlah varians skor tiap-tiap item = Varians total G. Teknik Analisis Data Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis penelitian, maka data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik sebagai berikut: 1. Analisis deskriptif Analisis ini bertujuan mendeskripsikan tentang pengaruh kemampuan dalam mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer dan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK N. 1 Wangi-Wangi. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik deskriptif yang meliputi tabel frekuensi dan persentase, rata-rata/mean (M), median,modus ,varian,dan standar deviasi (SD). 2. Uji Persyaratan Analisis a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk membantu perhitungan, maka proses pengujian dilakukan dengan computer menggunakan program SPSS for windows. Uji normalitas dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikan Kolmogorof-Smirnov. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi (α), maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan bila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α), maka data tersebut tidak berdistribusi normal. b. Uji Linieritas Uji linieritas bertujuan untuk mengetahuai apakah dua variable berhubungan linear atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows dengan menggunakn tes of linearity. dua variable dikatan mempunyai linear bila signifikansi ( linearity ) lebih kecil dari taraf signifikansi. c. Uji Hipótesis Untuk mengetahui besarnya hubungan pengaruh kemampuan dalam mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer terhadap hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK N. 1 Wangi-Wangi maka digunakan rumus korelasi product moment untuk mengetahui seberapa besar hubungan kedua variabel, dalam Arikunto (2002:46) sebagai berikut : r XY= ………………..(2) Keterangan : rXY : Koefisien korelasi antara x dan y ΣX : Jumlah skor total butir item dari variabel x ΣY : Jumlah skor total butir item dari variabel y ΣX2 : Jumlah kuadrat skor butir item x ΣY2 : Jumlah kuadrat skor butir item y N : Jumlah sampel Dalam proses perhitungan menggunakan program SPSS for windows untuk mendapatkan nilai korelasi (r) antara pengaruh kemampuan dalam mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer dan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK N. 1 Wangi-Wangi. Kemudian menentukan nilai t hitung dengan menggunakan rumus t hitung= …………….(3) (Priyatno :2008) keterangan : r : Koef. korelasi sederhana n : jumlah data / kasus

bab I

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No 20/ 2003). Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan masyarakat yang dinamis dan sarat dengan perkembangan. Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa khususnya bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Untuk mencapai pendidikan yang maksimal, Sekolah diharapkan bukan hanya menghasilkan siswa yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting adalah siswa giat belajar dan mempunyai keinginan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Tuntutan akan hasil belajar yang optimal harus di iringi dengan penguasaan siswa akan teknologi dan informasi, baik berupa software resources maupun hardware resources. Konsep umum dari Software resources tidak hanya set-set dari instruksi pengolahan informasi yang dikenal dengan program, yang secara langsung mengontrol computer hardwares, tetapi juga meliputi set-set dari instruksi pengolahan informasi yang dikenal dengan prosedur seperti system software, application software, dan lain-lain. Sedangkan hardware resources meliputi seluruh perangkat fisik dan material berupa system computer dan computer peripheral yang sering digunakan didalam pemrosesan informasi yang meliputi tidak hanya mesin-mesin seperti computer dan perangkat lainya, tetapi juga sluruh media data...(Alifuddin, 2012). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang mendidik siswa-siswinya dengan keahlian dan keterampilan, juga mendidik agar mampu memilih karir, berkompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian. Sekolah menengah kejuruan mempersiapkan lulusannya siap menghadapi dunia kerja. Sesuai dengan Visi SMK N. 1 Wangi-Wangi Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang menghasilkan tamatan berkualitas,mandiri, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan tuntutan yang terjadi dimasyarakat, dunia usaha dan dunia industri berdasarkan IMTAQ. Misi SMK N. 1 Wangi-Wangi 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan,teknik mekanik otomotif dan Teknik Innformatika dan Komputer ( TKJ ) serta dibidang akomodasi perhotelan yang berkualitas ,profesional dan mandiri. 2. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, disiplin,teratur,konsisten dan berkelanjutan, 3. Mengembangkan jaringan kerja sama yang produktif dengan Dunia Usaha / Industri 4. Mengikut sertakan guru maupun siswa dalam berbagai iven lomba baik tingkat lokal,regional maupun nasional. 5. Membekali siswa dengan kemampuan normatif,adaptif dan produktif. 6. Mengembangkan Pembinaan kegiatan keagamaan. Program Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) adalah sebuah program kejuruan yang mempelajari seputar jaringan komputer dan perkembangannya. Program keahlian ini mempelajari berbagai hal, dari mengenal jaringan komputer, merancang, mengembangkan, dan melakukan perbaikan baik hardware maupun software dalam bidang jaringan komputer. Seperti diketahui teknologi jaringan komputer akhir-akhir ini sangat berkembang, terutama perkembangan dunia internet. Perkembangan internet yang sangat cepat ini menuntut dibutuhkannya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang jaringan komputer dalam memenuhi tuntutan pasar. Untuk itulah, komputer yang merupakan unit pembelajaran utama pada Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan harus dapat dipahami dengan baik sehingga hal – hal yang berkaitan dengan komputer, baik meliputi hardware, software maupun mendeteksi gejala kerusakan pada komputer menjadi materi – materi pembelajaran yang mesti diketahui dan dikuasai oleh siswa. Secara istilah, komputer dikenal sebagai suatu alat elektronik yang berfungsi membantu tugas sehari-hari melalui operasi perhitungan dan logika yang telah diprogramkan kepadanya (Sahwan Nugraha, 2011:1). Komputer merupakan perangkat elektronik yang memberikan kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan yang rumit. Dengan alasan itulah menjadikan komputer sebagai alat bantu segala kegiatan siswa. Sehingga, apabila timbul gejala kerusakan dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain kecerdasan intelektual, kondisi social ekonomi, kondisi lingkungan pergaulan, minat dan kemauan belajar, dan sebagainya. Namun ada satu faktor penting lainya yang layak dan harus diperhatikan dalam kaitanya dengan hasil belajar siswa SMK, yaitu kemampuan praktek (produktif) siswa. Dalam tatanan kehidupan sehari-hari siswa SMK, kemampuan ini sangat di perlukan dalam menjawab tantangan globalisasi. Sekaligus bisa menjadi sumber pendapatan di kemudian hari. Kemapuan produktif disini erat kaitanya dengan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Menurut (Slameto, 2003 : 57) : “ minat mendorong individu melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Begitu juga bakat,... jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik, karena siswa senang belajar dan pasti selanjutnya siswa lebih giat lagi dalam belajar”. Dari penjelasan diatas, kemudian mendorong peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh Kemampuan Siswa Mendiagnosa Gejala Kerusakan pada Perangkat Unit Komputer dengan Hasil Belajar Siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK N. 1 Wangi-Wangi”. B. Perumusan masalah Berdasarkan penjelasan singkat pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Seberapa besar pengaruh kemampuan siswa dalam mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer dengan hasil belajar siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK.N. 1 Wangi-Wangi?” C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : “ untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kemampuan siswa dalam mendiagnosa gejala kerusakan pada perangkat unit komputer dengan hasil belajar siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK.N. 1 Wangi-Wangi” D. Manfaat Penelitian Hasil yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan siswa dalam mendiagnosa kerusakan pada perangkat unit komputer terhadap hasil belajar siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK.N. 1 Wangi-Wangi. 2. Sebagai sumber data akurat dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi lembaga pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK). 3. Sebagai referensi sumber informasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi pendidik ( Guru ) 4. Sebagai bahan masukan untuk Lembaga Pendidikan dalam upaya memajukan sumber daya manusia yang optimal. 5. Sebagai acuan untuk lebih mempersiapkan diri kedepannya demi mendapatkan hasil yang optimal bagi siswa/ siswi. 6. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya yang sejenis..

Media Grafis

Ringkasan Buku Media Pembelajaran

senang rasanya bisa berbagi untuk pembahasan media pembelajaran grafis. makalah ini kami buat sebagai tugas kuliah media pembelajaran. semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. silahkan baca disini

pengembangan KTSP dan implikasinya dalam praksis pendidikan pasca otoda

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Pasca Reformasi tahun 1998, membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia (Suyanto, 2006). Sistem pendidikan Indonesia pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia di masa akan datang. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang esensial dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan (Jalal dan Supriadi, dalam roni dkk 2012). Dengan memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dasar dan menengah kepada masyarakat.

Mengingat penjelasan diatas dalam pelaksanaanya belum maksimal, maka perlu dilakukan pengembangan yang lebih beragam. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Pupuh faturrahman, 2012). Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara mutu pendidikan daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Salah satu contohnya adalah rata-rata kelulusan, dimana sebagian sekolah terutam di kota, menunjukan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, berbanding terbalik dengan yang di daerah pedesaan.  Bila kondisi demikian dibiarkan, bukan hal yang tidak mungkin prestasi belajar siswa akan menurun, apalagi anak tidak bisa belajar mandiri akibat keterbatasan buku yang disediakan diperpustakaan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskaan kehidupan bangsa  dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka perlu dilakukan upaya strategis oleh pemerintah, salah stunya dengan mengembangkan kurikulum KTSP. Begitu pentingnya pengembangan ini, menggerakan hati kami untuk  menulis sebuah makalah tentang ”Pengembangan Kurikulum Ktsp”.  Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua

B. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah agar penulisan makalah ini menjadi terarah sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah perkembangan kurikulum?

2.  Bagaimanakah prinsip-prinsip kurikulum itu?

3.  Bagaimanakah implementasi KTSP pada praksis pendidikan pasca otonomi?

BAB II

KAJIAN TEORI KURIKULUM

A.  Sejarah kurikulum

Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa kini. Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni ”curriculae” artinya jarak yang harus ditempuh oleh seoran pelari. Pada waktu itu, penngertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditemuh oleh siswa yang bertujuan untuk memeroleh ijasah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijasah. Ijasah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh jarak antara satu tempat ke tempat lainya, dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu ijasah tertentu.

Di indonesia, istilah ”kurikulum” boleh dikatakan baru menjadi populer sejak tahun lima puluhan. Yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Kini istilah itu telah dikenal diluar pendidikan. Sebelumnya yang lazim digunakan adalah ”rencana pembelajaran”

B. Pengertian

Kurikulum sebagai pengalaman belajar(Romine 1945). Pengertian ini, menunukan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruangan kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan diluar kelas. Tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstrakurikulum. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman pelajar bagi siswa pada hkikatnya adalah kurikulum.

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan untuk membelajrakan siswa. Dengan program itu, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswasesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tesebut dapat dicapai. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Seperti bangunan sekolah, perlengkapan, perpustakaan, halaman sekolah dll. (Nasution, 2007).

Suharsimi (2005, 23) menyatakan teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah, makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan/penggunaan dan evaluasi kurikulum.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (UU.NO 20. Th 2003 Tentang System Pendidikan Nasional). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

C. Perkembangan teori kurikulum

Perkembangan teori kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya. Perkembangan kurikulum telah dimulai pada tahun 1890 dengan tulisan Charles dan McMurry, tetapi secara definitif berawal pada hasil karya Franklin Babbit tahun 1918. Bobbit Bering dipandang sebagai ahli kurikulum yang pertama, is perintis pengembangan praktik kurikulum. Bobbit adalah orang pertama yang mengadakan analisis kecakapan atau pekerjaan sebagai cara penentuan keputusan dalam penyusunan kurikulum. Dia jugalah yang menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi kecakapan pekerjaan dan kehidupan orang dewasa sebagai dasar pengembangan kurikulum.

Menurut Bobbit, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumah kecakapan pekerjaan. pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan-kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungan. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak. Seluruh tujuan beserta pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian teori kurikulum.

Werrett W. Charlters (1923) setuju dengan konsep Bobbit tentang analisis kecakapan/pekerjaan sebagai dasar penyusunan kurikulum. Char­ters lebih menekankan pada pendidikan vokasional.

Ada dua hal yang sama dari teori kurikulum, teori Bobbit dan Charters. Pertama, keduanya setuju atas penggunaan teknik ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah kurikulum. Dalam hal ini mereka dipengaruhi oleh gerakan ilmiah dalam pendidikan yang dipelopori oleh E.L. Thorndike, Charles Judd, dan lain-lain. Kedua, keduanya bertolak pada asumsi bahwa sekolah berfungsi mempersiapkan anak bagi kehidupan sebagai orang dewasa. Untuk mencapai hal tersebut, perlu analisis tentang tugas-tugas dan tuntutan dalam kurikulum disusun keterampilan, pengeta­huan, sikap, nilai, dan lain-lain yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan orang dewasa. Bertolak pada hal-hal tersebut mereka menyusun kurikulum secara lengkap dalam bentuk yang sistematis.

1.  Cakupan bidang studi :

a.  Konsep kurikulum

b.  Penentuan

c.   Penggunaan

d.  Pengembangan

e.  Disain

f.    Evaluasi

2.  Kurikulum sebagai rencana :

a.  Tujuan

b.  Bahan

c.   Kegiatan

d.  Alat

e.  Waktu

3.  Sistem kurikulum :

a.  Penentuan kebijakan

b.  Susunan personalia

c.   Prosedur pengembangan

d.  Penerapan

e.  Evaluasi dan penyempurnaan

4.  Fungsi :

a.  Menghasilkan kurikulum sebagai dokumen tertulis

b.  Menjaga kurikulum tetap dinamis

Menurut Zais (1993:3), kurikulum mengindikasikan suatu rencana untuk mendidik siswa yang artinya kurikulum merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Kurikulum juga suatu identifikasi ruang lingkup kajian yang meliputi dari

1.  Merupakan  substansi/subject matter dalam bidang kurikulum.

2.  Berbagai proses yang terdapat dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum.

Mulai tahun 1920, karena pengaruh pendidikan progresif, berkembang gerakan pendidikan yang berpusat pada anak (child centered). Teori kuri­kulum berubah dari yang menekankan pada organisasi isi yang diarahkan pada kehidupan sebagai orang dewasa (Bobbit dan Charters) kepada kehidupan psikologis anak pada saat ini. Anak menjadi pusat perhatian pendidikan. Isi kurikulum harus didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa. pendidikan menekankan kepada aktivitas siswa, siswa belajar melalui pengalaman. Penyusunan kurikulum harus melibatkan siswa.

Perkembangan teori kurikulum selanjutnya dibawakan oleh Hollis Caswell. Dalam peranannya sebagai ketua divisi pengembang kurikulum di beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Tennessee, Alabama, Florida, Virginia), is mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerjaan (society centered) maka Caswell mengembangkan kurikulum yang bersifat interaktif. Dalam pengembangan kurikulumnya, Caswell menekankan pada partisipasi guru-guru, berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dalam merumuskan pengertian kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, desain kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya.

Ralph W. Tylor (1949) mengemukakan empat pertanyaan pokok yang menjadi inti kajian kurikulum:

1.  Tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh sekolah?

2.  pengalaman pendidikan yang bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?

3.  Bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif?

4.  Bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai?

Empat pertanyaan pokok tentang kurikulum dari Tylor ini banyak dipakai oleh para pengembangan kurikulum berikutnya. Dalam konferensi nasional perhimpunan pengembang dan pengawas kurikulum tahun 1963 dibahas dua makalah penting dari George A. Beauchamp dan Othanel Smith. Beauchamp menganalisis pendekatan ilmiah tentang tugas-tugas pengembangan teori dalam kurikulum. Menurut Beauchamp, teori kurikulum secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dalam ilmu-ilmu lain. Hal-hal yang penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah-istilah teknis yang tepat dan konsisten, analisis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan penelitian­penelitian preckktif untuk menambah konsep, generalisasi atau kaidah­kaidah, sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum.

James B. MacDonald (1964) melihat teori kurikulum dari model sistem. Ada empat sistem dalam persekolahan yaitu kurikulum, pengajaran (in­struction), mengajar (teaching), dan belajar. Interaksi dari empat sistem ini dapat digambarkan dengan suatu diagram Venn. Melihat kurikulum sebagai suatu sistem dalam sistem yang lebih besar yaitu persekolahan dapat memperjelas pemikiran tentang konsep kurikulum. Penggunaan model sistem juga dapat membantu para ahli teori kurikulum menentukan jenis dan lingkup konseptualisasi yang diperlukan dalam teori kurikulum.

Broudy, Smith, dan Burnett (1964) menjelaskan makalah persekolahan dalam suatu skema yang menggambarkan komponen-komponen dari keseluruhan proses mempengaruhi anak. Skema persekolahan dari Broudy dan kawan-kawannya dapat dilihat pada Bagan 2.4.

Beauchamp merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. la mengidentifikasi adanya enam komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu: landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori.

Thomas L. Faix (1966) menggunakan analisis struktural-fungsional yang berasal dari biologi, sosiologi, dan antropologi untuk menjelaskan konsep kurikulum. Fungsi kurikulum dilukiskan sebagai proses bagaimana memelihara dan mengembangkan strukturnya.

Aspek-aspek yang lain dari kajian kurikulum yaitu

1.  Landasan kurikulum

2.  Disain kurikulum

3.  Pengembangan kurikulum

4.  Implementasi kurikulum

5.  Rekayasa kurikulum

6.  Perbaikan / perubahan kurikulum

D. Konsep Kurikulum

1.  Pengertian konsep kurikulum

Yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan. Konsep kurilukum dapat juga berarti suatu konsep konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut.

Menurut Sutrisno (2001, 12) disebutkan ada tiga konsep  kurikulum, yaitu : (a) kurikulum sebagai substansi, (b) kurikulum sebagai sistem, dan (c) kurikulum  sebagai bidang studi.

a.  Konsep pertama,

adalah kurikulum sebagai suatu sistem/tujuan. Yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara me­nyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyem­purnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu  kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Mauritz Johnson membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Yang membedakan antara keduanya yaitu pengajaran merupakan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar, sedangkan kurikulum adalah rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sebagai tujuan.

b.  Konsep kedua, kurikulum sebagai rancangan/rencana

Suatu kurikulum, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi.

Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara

Menurut Mac Donal, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem yaitu

1.  Mengajar merupakan kegiatan profesional guru.

2.  Belajar merupakan suatu upaya siswa sebagai respon dalam sistem persekolahan.

3.  Pengajaran merupakan interakasi belajar mengajar.

4.  Kurikulum merupakan rencana sebagai pedoman.

Teori yang lainnya juga dikemukakan oleh Beauchamp. Menurut Beauchamp, kurikulum dibedakan menjadi dua yaitu

1.  Kurikulum bertindak sebagai rencana tertulis

2.  Kurikulum fungsional.

Sedang menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cakupan.

a.  Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi:

Yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan para bidang ahli kurikulum/pendidikan dan pengajaran.

Menurut Zais, kurikulum sebagai bidang studi mencakup batasan/jarak/cakupan subject matter dan prosedur pengembangan dan praktek.

Teori yang lain dikemukakan oleh Beauchamp. Menurut Beauchamp, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi.

Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.

Seperti halnya para ahli ilmu sosial lainnya, para ahli teori kurikulum juga dituntut untuk:

1.   mengembangkan definisi-definisi deskriptif dan preskriptif dari istilah-istilah teknis,

2.   mengadakan klasifikasi tentang pengetahuan yang telah ada dalam pengetahuan-pengetahuan baru,

3.   melakukan penelitian inferensial dan prediktif,

4.   mengembangkan sub­subteori kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan model-model kurikulum.

Keempat tuntutan tersebut menjadi kewajiban seorang ahli teori kurikulum. Melalui pencapaian keempat hal tersebut baik sebagai subtansi, sebagai sistem, maupun bidang studi kurikulum dapat bertahan dan dikembangkan.

E.  Prinsip Pengembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum KTSP

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Sementara Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP .

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.  Berpusat Pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan Peserta Didik dan Lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2.   Beragam dan Terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3.  Tanggap terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4.  Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5.  Menyeluruh dan Berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6.  Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7.  Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

a.  Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi didrinya, dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan.

b.  Menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: a). Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, b). Belajar untuk memahami dan menghayati, c). Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara tertib, d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, e). Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui kegiatan belajar yang aktif, kreati, efektif, dan meneyenagkan.

c.   Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.

d.  Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang salaing menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Tut Wuri handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sang Tuladha.

e.  Dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

f.    Mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselengggarakan dalam keseimbangan, keterkaiatan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

BAB III

IMPLEMENTASI KTSP PADA PRAKSIS SYSTEM PENDIDIKAN PASCA OTONOMI

A.  Otonomi Dan Disentralissasi Pendidikan

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang  untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985; 3).

Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).

Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;

1.  penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya

2.  penetapan standar materi pelajaran pokok

3.  penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik

4.  penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

5.  penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa

6.  penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi

7.  pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang diakui secara internasional

8.  penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah

9.  pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional

10.   pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia

sementara itu, kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut;

1.  penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,

2.  penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah

3.  mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis

4.  pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi

5.  penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru

6.  penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

B. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia Wikepedia dalam Nugroho (2008:36) menyebutkan kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

Education policy refers to the collection of laws and rules that govern the operation of education system. Its seeks to answer question about the purpose of education, the objectives (societal and personal) that it is designed to attain, the methods for attaining them and the tools for measuring their success of failure. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O’Neil dalam Nugroho (2008:36) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Pendapat tersebut dikatakan lebih lanjut seperti berikut ini;

......education policy in the twenty first century is the key to global security, sustainability and survival....education policies are central to such global mission....a deep and robush democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state necessary to sustain democracy at the national leves so that strong democratic nation-states can buttress from of international governance and ensure that globalization becomes a force for global sustainability and survival....

C. Pembiayaan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan (pembiayaan pendidikan). Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan (dana pendidikan) yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang  sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu

1.  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

2.  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.  Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa;

”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pennyelenggaraan pendidikan nasional”

 Sejalan dengan itu maka dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah.

Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 46;

1.   Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2.   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.   Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembiayaan SLTP dan SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat propinsi) dan Kandepdiknas (di tingkat kabupaten/kota). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pasal 48 Undang Undang-undang No. 20 Tahun 2003  menjelaskan bahwa; (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan sebagai berikut;

1.  Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.  Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.  Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.  Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.  Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli daerah (PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin.

Jelas bahwa Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi daerah.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dari enjelasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1.  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (UU.NO 20. Th 2003 Tentang System Pendidikan Nasional). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

2.  Setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

3.  Dari regulasi pembiayaan pendidikan yang secara jelas mengatur tentang pembiayaan pendidikan di Kabupaten Solok belum ada, namun walaupun demikian kondisi di lapangan menunjukkan untuk pendidikan dasar (SD) di bebaskan dari segala pungutan, sedangkan untuk tingkat SLTP dan SLTA masih dilakukan pungutan oleh sekolah karena dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (BOS SLTA) masih belum cukup untuk membiayai operasional sekolah. Sehingga pungutan tidak dilarang sejauh tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan oleh wali murid dalam rapat paripurna wali murid.

B. Saran Dan Implikasi

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat dirumuskan rekomendasi saran dan sekaligus berimplikasi sebagai berikut:

1.  Perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, berupa standar biaya pendidikan dasar dan menengah yang harus dikeluarkan oleh calon siswa yang akan masuk suatu sekolah negeri. Sehingga pungutan-pungutan yang nantinya akan memberatkan siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga semua masyarakat dapat sekolah tidak dibedakan status sosial ekonominya. Standar pembiayaan ini penting mengingat kedepannya nanti pemerintah bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan yang ada di daerah, hal ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa membuat suatu kebijakan pendidikan yang murah atau gratis bagi semua jenjang pendidikan.

2.  Perlu adanya kerjasama yang lebih konkrit lagi dengan dunia usaha guna membantu dalam hal pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, yang selama sebagian besar dananya masih bersumber dari pemerintah melalui APBN dan APBD.

3.  Mengingat pendidikan merupakan sektor yang penting bagi pembangunan daerah, sudah seharusnya peningkatan anggaran pendidikan setiap tahunnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga dikemudian hari kabupaten Solok dapat membuat kebijakan pendidikan gratis mulai dari SD sampai SLTP (wajar Sembilan tahun) bahkan sampai tingkat SLTA

DAFTAR PUSTAKA

Alifuddin Muh, 2012, Reformasi Pendidikan, Jakarta:Magnascript Publishing

Hamalik, Oemar. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : PT. Bumi    Aksara.

Hasbullah, 2008, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Sanjaya, wina, 2008. Kurikulum pembelajaran, jakarta : kencana prenada media group.

Soemanto, Wasty. 2009. Psikologi Pendidikan : Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Edisi Baru). Jakarta : PT Rineka Cipta.

Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: PT Media Kompas Nusantara.

Tim engembang ilmu pendidikan FIP-UPI, 2007, Ilmu dan aplikasi pendidikan, bandung:  imperial bakti utama

Winarno, Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Mediapresindo

Yusron Aminulloh, 2011,Mindset Pembelajaran, Bandung: Nuansa

Dari Internet

Suryapuspita. 2012. Standar Proses Pendidikan dan Guru dalam Pencapaian Standar Proses Pendidikan. http://suryapuspita.wordpress.com /2012/03/19/standar-proses-pendidikan-dan-guru-dalam-pencapaian-standar-proses-pendidikan/. Diakses pada tanggal 19 april 2013

Usman. 2011. Penilaian hasil belajar siswa. http://usmanbio. wordpress.com/2011/10/06/penilaian-hasil-belajar-siswa/. Diakses pada tanggal 19 april 2013

Priyono, edi, masa depan pendidikan di era otonomi, http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/jumadi-mpd-dr/pengertian-ktsp-pengembangan-silabus.pdf diakses pada tanggal 20 april 2013

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/06/prinsip-pengembangan-ktsp.html  diakses pada tanggal 20 april 2013

http://www.majalahpendidikan.com/2011/04/prinsip-prinsip-pengembangan-dan.html. diakses pada tanggal 20 april 2013

http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html#.UXP2A-8zp4M. diakses pada tanggal 20 april 2013

http://superthowi.wordpress.com/2012/08/17/konsep-kurikulum-2/. diakses pada tanggal 20 april 2013

http://www.balipost.com/balipostcetak/2010/7/25/o2.htm. diakses pada tanggal 20 april 2013

http://www.dikdasmen.org//2010/7/01/ooo2/files/SekolahEfektif.htm

httpwww.akademika.or.id/arsipPembiayaanPendidikan-EdyPriyono, diakses tanggal 29 Mei 20