BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 (UU 20/2003) tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2005 (PP 19/2005) tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan
mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain
dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut
kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.
Pasca Reformasi tahun 1998, membawa perubahan fundamental dalam sistem
pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan
sistem pemerintah yang sentralistik menuju desentralistik atau
yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu
mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia (Suyanto, 2006). Sistem pendidikan
Indonesia pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang
pendidikan (otonomi pendidikan) kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan
sistem pendidikan di Indonesia di masa akan datang. Pemberian otonomi ini
dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat
sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas
prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab
dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah,
dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat,
yaitu kabupaten dan kota. Hal yang esensial dari otonomi daerah adalah semakin
besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang
tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang
pendidikan (Jalal dan Supriadi, dalam roni dkk 2012). Dengan memberikan peluang
yang besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan
dasar dan menengah kepada masyarakat.
Mengingat penjelasan diatas dalam pelaksanaanya
belum maksimal, maka perlu dilakukan pengembangan yang lebih beragam. Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar
nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian
pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu
Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan
kurikulum.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi
oleh bangsa indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan
satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Pupuh faturrahman,
2012). Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara mutu pendidikan daerah
perkotaan dengan daerah pedesaan. Salah satu contohnya adalah rata-rata
kelulusan, dimana sebagian sekolah terutam di kota, menunjukan peningkatan mutu
yang cukup menggembirakan, berbanding terbalik dengan yang di daerah
pedesaan. Bila kondisi demikian
dibiarkan, bukan hal yang tidak mungkin prestasi belajar siswa akan menurun,
apalagi anak tidak bisa belajar mandiri akibat keterbatasan buku yang
disediakan diperpustakaan.
Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan
nasional, yakni mencerdaskaan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka
perlu dilakukan upaya strategis oleh pemerintah, salah stunya dengan
mengembangkan kurikulum KTSP. Begitu pentingnya pengembangan ini, menggerakan
hati kami untuk menulis sebuah makalah
tentang ”Pengembangan Kurikulum Ktsp”. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini,
penulis merumuskan beberapa masalah agar penulisan makalah ini menjadi terarah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah
perkembangan kurikulum?
2. Bagaimanakah
prinsip-prinsip kurikulum itu?
3. Bagaimanakah
implementasi KTSP pada praksis pendidikan pasca otonomi?
BAB II
KAJIAN TEORI
KURIKULUM
A. Sejarah kurikulum
Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran
yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu
sampai dewasa kini. Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni ”curriculae”
artinya jarak yang harus ditempuh oleh seoran pelari. Pada waktu itu,
penngertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditemuh oleh
siswa yang bertujuan untuk memeroleh ijasah. Dengan menempuh suatu kurikulum,
siswa dapat memperoleh ijasah. Ijasah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa
siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana
halnya seorang pelari telah menempuh jarak antara satu tempat ke tempat lainya,
dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai
jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu ijasah
tertentu.
Di indonesia, istilah ”kurikulum” boleh
dikatakan baru menjadi populer sejak tahun lima puluhan. Yang dipopulerkan oleh
mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Kini istilah itu telah
dikenal diluar pendidikan. Sebelumnya yang lazim digunakan adalah ”rencana
pembelajaran”
B. Pengertian
Kurikulum sebagai pengalaman belajar(Romine 1945).
Pengertian ini, menunukan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas
dalam ruangan kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan diluar
kelas. Tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstrakurikulum. Semua
kegiatan yang memberikan pengalaman pelajar bagi siswa pada hkikatnya adalah
kurikulum.
Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah
program pendidikan yang disediakan untuk membelajrakan siswa. Dengan program
itu, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan
perkembangan tingkah laku siswasesuai dengan tujuan pendidikan dan
pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang
memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya suatu kurikulum harus disusun
sedemikian rupa agar maksud tesebut dapat dicapai. Kurikulum tidak terbatas
pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat
mempengaruhi perkembangan siswa. Seperti bangunan sekolah, perlengkapan,
perpustakaan, halaman sekolah dll. (Nasution, 2007).
Suharsimi (2005, 23)
menyatakan teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan
makna terhadap kurikulum sekolah, makna tersebut terjadi karena adanya
penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk
perkembangan/penggunaan dan evaluasi kurikulum.
Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (UU.NO 20. Th 2003 Tentang System
Pendidikan Nasional). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional
serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan
pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan
pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan
dan potensi yang ada di daerah.
C. Perkembangan teori kurikulum
Perkembangan teori kurikulum tidak dapat dilepaskan dari
sejarah perkembangannya. Perkembangan kurikulum telah dimulai pada tahun 1890
dengan tulisan Charles dan McMurry, tetapi secara definitif berawal pada hasil
karya Franklin Babbit tahun 1918. Bobbit Bering dipandang sebagai ahli
kurikulum yang pertama, is perintis pengembangan praktik kurikulum. Bobbit
adalah orang pertama yang mengadakan analisis kecakapan atau pekerjaan sebagai
cara penentuan keputusan dalam penyusunan kurikulum. Dia jugalah yang
menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi kecakapan pekerjaan dan
kehidupan orang dewasa sebagai dasar pengembangan kurikulum.
Menurut Bobbit, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu
kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama,
terbentuk oleh sejumah kecakapan pekerjaan. pendidikan berupaya mempersiapkan
kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan-kecakapan
yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam,
bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungan. Setiap tingkatan dan
lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap,
kebiasaan, apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk
mencapai hal-hal itu ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak.
Seluruh tujuan beserta pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan
kajian teori kurikulum.
Werrett W. Charlters (1923) setuju dengan konsep Bobbit tentang analisis
kecakapan/pekerjaan sebagai dasar penyusunan kurikulum. Charters lebih
menekankan pada pendidikan vokasional.
Ada dua hal yang sama dari teori kurikulum, teori Bobbit dan
Charters. Pertama, keduanya setuju atas penggunaan teknik ilmiah dalam
memecahkan masalah-masalah kurikulum. Dalam hal ini mereka dipengaruhi oleh
gerakan ilmiah dalam pendidikan yang dipelopori oleh E.L. Thorndike, Charles
Judd, dan lain-lain. Kedua, keduanya bertolak pada asumsi bahwa sekolah
berfungsi mempersiapkan anak bagi kehidupan sebagai orang dewasa. Untuk
mencapai hal tersebut, perlu analisis tentang tugas-tugas dan tuntutan dalam
kurikulum disusun keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, dan lain-lain yang
diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan orang dewasa. Bertolak
pada hal-hal tersebut mereka menyusun kurikulum secara lengkap dalam bentuk
yang sistematis.
1.
Cakupan
bidang studi :
a.
Konsep kurikulum
b.
Penentuan
c.
Penggunaan
d.
Pengembangan
e.
Disain
f.
Evaluasi
2.
Kurikulum
sebagai rencana :
a.
Tujuan
b.
Bahan
c.
Kegiatan
d.
Alat
e.
Waktu
3.
Sistem
kurikulum :
a.
Penentuan kebijakan
b.
Susunan personalia
c.
Prosedur pengembangan
d.
Penerapan
e.
Evaluasi dan penyempurnaan
4.
Fungsi :
a.
Menghasilkan kurikulum sebagai
dokumen tertulis
b.
Menjaga kurikulum tetap dinamis
Menurut Zais (1993:3), kurikulum mengindikasikan suatu
rencana untuk mendidik siswa yang artinya kurikulum merupakan bagian dari ruang
lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Kurikulum
juga suatu identifikasi ruang lingkup kajian yang meliputi dari
1.
Merupakan substansi/subject
matter dalam bidang kurikulum.
2.
Berbagai proses yang terdapat dalam
kurikulum seperti pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum.
Mulai tahun 1920, karena pengaruh pendidikan progresif,
berkembang gerakan pendidikan yang berpusat pada anak (child centered). Teori
kurikulum berubah dari yang menekankan pada organisasi isi yang diarahkan pada
kehidupan sebagai orang dewasa (Bobbit dan Charters) kepada kehidupan
psikologis anak pada saat ini. Anak menjadi pusat perhatian pendidikan. Isi
kurikulum harus didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa. pendidikan
menekankan kepada aktivitas siswa, siswa belajar melalui pengalaman. Penyusunan
kurikulum harus melibatkan siswa.
Perkembangan teori kurikulum selanjutnya dibawakan oleh
Hollis Caswell. Dalam peranannya sebagai ketua divisi pengembang kurikulum di
beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Tennessee, Alabama, Florida,
Virginia), is mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau
pekerjaan (society centered) maka Caswell mengembangkan kurikulum yang
bersifat interaktif. Dalam pengembangan kurikulumnya, Caswell menekankan pada
partisipasi guru-guru, berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan
struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dalam merumuskan pengertian
kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, desain
kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya.
Ralph
W. Tylor (1949) mengemukakan empat pertanyaan pokok
yang menjadi inti kajian kurikulum:
1.
Tujuan pendidikan yang manakah yang
ingin dicapai oleh sekolah?
2.
pengalaman pendidikan yang
bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
3.
Bagaimana mengorganisasikan
pengalaman pendidikan tersebut secara efektif?
4.
Bagaimana kita menentukan bahwa
tujuan tersebut telah tercapai?
Empat pertanyaan pokok tentang kurikulum dari Tylor ini
banyak dipakai oleh para pengembangan kurikulum berikutnya. Dalam konferensi
nasional perhimpunan pengembang dan pengawas kurikulum tahun 1963 dibahas dua
makalah penting dari George A. Beauchamp dan Othanel Smith. Beauchamp
menganalisis pendekatan ilmiah tentang tugas-tugas pengembangan teori dalam
kurikulum. Menurut Beauchamp, teori kurikulum secara konseptual berhubungan
erat dengan pengembangan teori dalam ilmu-ilmu lain. Hal-hal yang penting dalam
pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah-istilah teknis yang
tepat dan konsisten, analisis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan
penelitianpenelitian preckktif untuk menambah konsep, generalisasi atau kaidahkaidah,
sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena
kurikulum.
James B. MacDonald (1964) melihat teori kurikulum dari model
sistem. Ada empat sistem dalam persekolahan yaitu kurikulum, pengajaran (instruction),
mengajar (teaching), dan belajar. Interaksi dari empat sistem ini
dapat digambarkan dengan suatu diagram Venn. Melihat kurikulum sebagai suatu
sistem dalam sistem yang lebih besar yaitu persekolahan dapat memperjelas
pemikiran tentang konsep kurikulum. Penggunaan model sistem juga dapat membantu
para ahli teori kurikulum menentukan jenis dan lingkup konseptualisasi yang
diperlukan dalam teori kurikulum.
Broudy,
Smith, dan Burnett (1964) menjelaskan makalah persekolahan dalam suatu skema
yang menggambarkan komponen-komponen dari keseluruhan proses mempengaruhi anak.
Skema persekolahan dari Broudy dan kawan-kawannya dapat dilihat pada Bagan 2.4.
Beauchamp
merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965.
la mengidentifikasi adanya enam komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu:
landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum,
evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori.
Thomas
L. Faix (1966) menggunakan analisis struktural-fungsional yang berasal dari
biologi, sosiologi, dan antropologi untuk menjelaskan konsep kurikulum. Fungsi
kurikulum dilukiskan sebagai proses bagaimana memelihara dan mengembangkan
strukturnya.
Aspek-aspek yang lain dari kajian kurikulum yaitu
1.
Landasan kurikulum
2.
Disain kurikulum
3.
Pengembangan kurikulum
4.
Implementasi kurikulum
5.
Rekayasa kurikulum
6.
Perbaikan / perubahan kurikulum
D. Konsep Kurikulum
1. Pengertian konsep kurikulum
Yaitu suatu konsep
yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan.
Konsep kurilukum dapat juga berarti suatu konsep konsep yang bervariasi sesuai
dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut.
Menurut Sutrisno
(2001, 12) disebutkan ada tiga konsep kurikulum, yaitu : (a) kurikulum
sebagai substansi, (b) kurikulum sebagai sistem, dan (c) kurikulum
sebagai bidang studi.
a.
Konsep pertama,
adalah kurikulum sebagai suatu
sistem/tujuan. Yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem
persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem
kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun
suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari
suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi
dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.
Mauritz Johnson membedakan antara
kurikulum dengan pengajaran. Yang membedakan antara keduanya yaitu pengajaran
merupakan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar, sedangkan kurikulum adalah
rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sebagai tujuan.
b.
Konsep kedua, kurikulum sebagai
rancangan/rencana
Suatu kurikulum, dipandang orang
sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau
sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat
menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar,
kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi.
Suatu kurikulum juga dapat
digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara
para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan
masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu
sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara
Menurut Mac Donal, sistem
persekolahan terbentuk atas 4 subsistem yaitu
1.
Mengajar merupakan kegiatan
profesional guru.
2.
Belajar merupakan suatu upaya siswa
sebagai respon dalam sistem persekolahan.
3.
Pengajaran merupakan interakasi
belajar mengajar.
4.
Kurikulum merupakan rencana sebagai
pedoman.
Teori yang lainnya juga dikemukakan oleh Beauchamp. Menurut
Beauchamp, kurikulum dibedakan menjadi dua yaitu
1.
Kurikulum bertindak sebagai rencana
tertulis
2.
Kurikulum fungsional.
Sedang menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran
terletak pada keluasan cakupan.
a.
Konsep ketiga, kurikulum sebagai
suatu bidang studi:
Yaitu bidang studi kurikulum. Ini
merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan para bidang
ahli kurikulum/pendidikan dan pengajaran.
Menurut Zais, kurikulum sebagai
bidang studi mencakup batasan/jarak/cakupan subject matter dan prosedur
pengembangan dan praktek.
Teori yang lain dikemukakan oleh
Beauchamp. Menurut Beauchamp, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang
berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya
pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi.
Tujuan kurikulum sebagai bidang
studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka
yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang
kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan
percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat
bidang studi kurikulum.
Seperti halnya para ahli ilmu sosial
lainnya, para ahli teori kurikulum juga dituntut untuk:
1.
mengembangkan definisi-definisi
deskriptif dan preskriptif dari istilah-istilah teknis,
2.
mengadakan klasifikasi tentang
pengetahuan yang telah ada dalam pengetahuan-pengetahuan baru,
3.
melakukan penelitian inferensial dan
prediktif,
4.
mengembangkan subsubteori
kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan model-model kurikulum.
Keempat tuntutan tersebut menjadi kewajiban seorang ahli
teori kurikulum. Melalui pencapaian keempat hal tersebut baik sebagai subtansi,
sebagai sistem, maupun bidang studi kurikulum dapat bertahan dan dikembangkan.
E. Prinsip
Pengembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum KTSP
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat
satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Sementara Silabus adalah
rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu
yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar.
KTSP dikembangkan
sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan
penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan
komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi
dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL
serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP .
Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1.
Berpusat
Pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan Peserta Didik dan
Lingkungannya
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2.
Beragam dan Terpadu.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan
keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis
pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama,
suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
3.
Tanggap
terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4.
Relevan
dengan Kebutuhan Kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi
pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan
kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan
keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan
akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5.
Menyeluruh
dan Berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan
dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan
dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6.
Belajar
Sepanjang Hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses
pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur
pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan
tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia
seutuhnya.
7.
Seimbang
antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus
saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:
a.
Didasarkan
pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi
yang berguna bagi didrinya, dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan
pelayanan.
b.
Menegakkan
kelima pilar belajar, yaitu: a). Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang maha Esa, b). Belajar untuk memahami dan menghayati, c). Belajar
untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara tertib, d) belajar untuk hidup
bersama dan berguna bagi orang lain, e). Belajar untuk membangun dan menemukan
jati diri melalui kegiatan belajar yang aktif, kreati, efektif, dan
meneyenagkan.
c.
Memungkinkan
peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan
percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik
dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan peserta didik yang
berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.
d.
Dilaksanakan
dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang salaing menerima dan menghargai,
akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Tut Wuri handayani, Ing Madya Mangun Karsa,
Ing Ngarsa Sang Tuladha.
e.
Dilaksanakan
dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah
untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara
optimal.
f.
Mencakup
seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri
diselengggarakan dalam keseimbangan, keterkaiatan, dan kesinambungan yang cocok
dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
BAB III
IMPLEMENTASI KTSP
PADA PRAKSIS SYSTEM PENDIDIKAN PASCA OTONOMI
A. Otonomi Dan Disentralissasi Pendidikan
Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan
pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga
diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka
tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem
otonomi ini mereka di tantang untuk
secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi
sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah
kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu
dicermati dalam desentralisasi menurut Rondinelli adalah agen (dekonsentrasi) dan badan otonom (devolusi) atau kalau mengacu pada Smith
bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu pertama, pemerintahan sendiri (lokal)
bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang
berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan
oleh sistem politik daerah (dekonsentrasi), kedua,
institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (devolusi) ( Smith, 1985;
3).
Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No.
22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran
sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya Structural efficiency model yang
menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan
pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal.
Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan
dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4).
Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan
publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas
pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya
Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari
sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti
terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah
untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang
pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi;
1. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan
kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman
pelaksanaannya
2. penetapan standar materi pelajaran pokok
3. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. penetapan persayaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga
belajar dan mahasiswa
6. penetapan persayaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan,
pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya,
serta persyaratan penelitian arkeologi
7. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum
nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, danmonumen yang
diakui secara internasional
8. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun
bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta
pengaturan sekolah internasional
10. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
sementara itu, kewenangan pemerintah propinsi meliputi
hal-hal sebagai berikut;
1. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat
minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. penyediaan bantuan pengadaan buku peljaran pokok/ modul pendidikan untuk
taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar
sekolah
3. mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan
tenaga akademis
4. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan,
kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya
daerah
B. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik
Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan
publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia Wikepedia dalam Nugroho (2008:36)
menyebutkan kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan
yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan
pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dapat
dikemukakan sebagai berikut ini:
Education policy
refers to the collection of laws and rules that govern the operation of
education system. Its seeks to answer question about the purpose of education,
the objectives (societal and personal) that it is designed to attain, the
methods for attaining them and the tools for measuring their success of
failure.
Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O’Neil dalam Nugroho
(2008:36) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi
keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global,
sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai
demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh
pendidikan. Pendapat
tersebut dikatakan lebih lanjut seperti berikut ini;
......education
policy in the twenty first century is the key to global security,
sustainability and survival....education policies are central to such global
mission....a deep and robush democracy at national level requires strong civil
society based on norms of trust and active response citizenship and that
education is central to such a goal. Thus, the strong education state necessary
to sustain democracy at the national leves so that strong democratic
nation-states can buttress from of international governance and ensure that
globalization becomes a force for global sustainability and survival....
C. Pembiayaan Pendidikan
Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah
mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber
daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan
(pembiayaan pendidikan). Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai
dengan adanya peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan (dana pendidikan)
yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa
Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,
sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi pendidikan di
daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang
sumber pendanaan pendidikan yaitu
1.
Sumber pendanaan
pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.
2.
Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3.
Ketentuan mengenai sumber
pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal
pembiayaan pendidikan bahwa;
”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pennyelenggaraan
pendidikan nasional”
Sejalan dengan itu maka dalam
implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik apabila
didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan
dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah.
Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera
mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis
hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda,
sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab
Pusat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 46;
1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pembiayaan SLTP dan SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat
propinsi) dan Kandepdiknas (di tingkat kabupaten/kota). Setelah diberlakukannya
otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi
tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas,
yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di
bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali
Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan
propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap
mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi
kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah
untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di
tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya
Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pasal 48 Undang Undang-undang No. 20
Tahun 2003 menjelaskan bahwa; (1)
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik, (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah. Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang
sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya.
Dukungan dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus
melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD
kabupaten/kota.
Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah
masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah,
terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah
dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat
berat bagi pemerintah. Pasal
49 menyatakan sebagai berikut;
1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan
pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam
bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah,
seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli daerah
(PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD
hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan
terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana
perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin.
Jelas
bahwa Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di
sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil
untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi
20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada
gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi
daerah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari
enjelasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. (UU.NO 20. Th 2003 Tentang System
Pendidikan Nasional). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional
serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan
pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan
pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan
dan potensi yang ada di daerah.
2. Setelah
diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA
menjadi tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan
Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang
berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di
bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas
Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih
tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi
kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah
untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di
tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya
Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
3.
Dari
regulasi pembiayaan pendidikan yang secara jelas mengatur tentang pembiayaan
pendidikan di Kabupaten Solok belum ada, namun walaupun demikian kondisi di
lapangan menunjukkan untuk pendidikan dasar (SD) di bebaskan dari segala
pungutan, sedangkan untuk tingkat SLTP dan SLTA masih dilakukan pungutan oleh
sekolah karena dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (BOS SLTA) masih belum cukup untuk membiayai operasional
sekolah. Sehingga pungutan tidak dilarang sejauh tidak memberatkan orang tua
dan mendapat persetujuan oleh wali murid dalam rapat paripurna wali murid.
B. Saran Dan Implikasi
Dari beberapa
kesimpulan di atas dapat dirumuskan rekomendasi saran dan sekaligus
berimplikasi sebagai berikut:
1.
Perlu
adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, berupa standar biaya pendidikan dasar dan
menengah yang harus dikeluarkan oleh calon siswa yang akan masuk suatu sekolah
negeri. Sehingga pungutan-pungutan yang nantinya akan memberatkan siswa dapat
diantisipasi sedini mungkin sehingga semua masyarakat dapat sekolah tidak
dibedakan status sosial ekonominya. Standar pembiayaan ini penting mengingat
kedepannya nanti pemerintah bisa memperkirakan berapa biaya yang harus
dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan
yang ada di daerah, hal ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa membuat suatu
kebijakan pendidikan yang murah atau gratis bagi semua jenjang pendidikan.
2.
Perlu
adanya kerjasama yang lebih konkrit lagi dengan dunia usaha guna membantu dalam
hal pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu,
yang selama sebagian besar dananya masih bersumber dari pemerintah melalui APBN
dan APBD.
3.
Mengingat
pendidikan merupakan sektor yang penting bagi pembangunan daerah, sudah
seharusnya peningkatan anggaran pendidikan setiap tahunnya dapat dimanfaatkan
seoptimal mungkin, sehingga dikemudian hari kabupaten Solok dapat membuat
kebijakan pendidikan gratis mulai dari SD sampai SLTP (wajar Sembilan tahun)
bahkan sampai tingkat SLTA
DAFTAR PUSTAKA
Alifuddin Muh, 2012, Reformasi Pendidikan,
Jakarta:Magnascript Publishing
Hamalik,
Oemar. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Hasbullah, 2008, Otonomi
Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan
Pendidikan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
Sanjaya, wina, 2008. Kurikulum pembelajaran, jakarta :
kencana prenada media group.
Soemanto,
Wasty. 2009. Psikologi Pendidikan : Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan
(Edisi Baru). Jakarta : PT Rineka Cipta.
Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita.
Jakarta: PT Media Kompas Nusantara.
Tim engembang ilmu pendidikan FIP-UPI, 2007, Ilmu dan aplikasi pendidikan,
bandung: imperial bakti utama
Winarno, Budi, Teori Dan Proses
Kebijakan Publik, Yogyakarta: Mediapresindo
Yusron Aminulloh,
2011,Mindset Pembelajaran, Bandung:
Nuansa
Dari Internet
Suryapuspita.
2012. Standar Proses Pendidikan dan Guru dalam Pencapaian Standar Proses
Pendidikan. http://suryapuspita.wordpress.com /2012/03/19/standar-proses-pendidikan-dan-guru-dalam-pencapaian-standar-proses-pendidikan/.
Diakses pada tanggal 19 april 2013
Usman.
2011. Penilaian hasil belajar siswa. http://usmanbio. wordpress.com/2011/10/06/penilaian-hasil-belajar-siswa/.
Diakses pada tanggal 19 april 2013
Priyono, edi, masa depan pendidikan di era otonomi, http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/jumadi-mpd-dr/pengertian-ktsp-pengembangan-silabus.pdf diakses pada tanggal 20 april 2013
http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/06/prinsip-pengembangan-ktsp.html diakses pada tanggal 20
april 2013
http://www.majalahpendidikan.com/2011/04/prinsip-prinsip-pengembangan-dan.html. diakses pada tanggal 20 april 2013
http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html#.UXP2A-8zp4M. diakses pada tanggal 20 april 2013
httpwww.akademika.or.id/arsipPembiayaanPendidikan-EdyPriyono, diakses
tanggal 29 Mei 20
